B i o g r a f i   S i n g k a t

 

 

Zaman  Parlementer

 

Kepindahan pemerintah RI ke Jakarta kembali – setelah di Yogya sekitar 4 tahun – mengantar pula R. Soeprapto menghuni ibukota negara. Konferensi Meja Bundar yang berakhir 27 Desember 1949, mengukuhkan kedaulatan RI kembali. Republik Indonesia Serikat berakhir, berganti menjadi negara Kesatuan RI minta Irian Barat (kini Irian Jaya).

 

Pembenahan aparatur dan kelembagaan negara, tidak lagi mendasarkan kepada UUD 1945 namun kepada UUD yang bersifat Sementara (UUD-S 1950). Kekuasaan dan tugas-tugas Kejaksaan Agung sendiri, tidak banyak perubahan, baik dalam kepidanaan maupun keperdataan. Ini dimungkinkan dengan adanya pasal 142 UUD-Sementara (Aturan Peralihan), yang intinya masih mengakui peraturan zaman RIS, sepanjang tidak diubah atau dicabut oleh peraturan-peraturan atas kuasa UUD-S 1950.

 

Konsekuensinya, pertanggungjawaban pemerintah terletak di tangan para menteri dan kabinet secara keseluruhan. Dan, Kejaksaan Agung di negara kesatuan selama 9 tahun (1950 – 1959) ini masuk dalam Struktur organisasi Departemen Kehakiman. Jaksa Agung pertama dalam Negara Kesatuan adalah Mr. Tirtawinata, mantan Jaksa Agung RIS.

 

Januari 1951, R. Soeprapto menggantikan Mr. Tirtawinata. Jabatan Jaksa Agung semasa kabinet parlementer itu ditempatkan di bawah koordinasi Menteri Kehakiman. Karena itu jaksa agung merupakan pegawai tinggi yang statusnya belum setara menteri. Selama berlakuny UUD-S 1950, praktis lembaga kejaksaan Agung adalah identik dengan R. Soeprapto. Mr. Tirtawinata sendiri tidak sampai setahun, sementara Pak Prapto menghabiskan 9 tahun (Januari 1951 – 1 April 1959). Mr. Gatot yang ditunjuk menggantikan R. Soeprapto hanya memangku jabatan selama 4 bulan (berakhir 24 September 1959).

 

Sebutan resmi orang nomor satu di Kejaksaan Agung sampai turunnya R. Soeprapto – 1 April 1959 – adalah jaksa agung pada Mahkamah Agung. Jaksa Agung bertanggung jawab kepada menteri Kehakiman. Ini sesuai dengan system pemerintahan negara menurut UUD-S 1950. Setelah kembali ke UUD 194, mulai 5 Juli 1959, jaksa agung diberi status menteri ex  officio. Artinya, jaksa agung belum termasuk kabinet inti dan hanya bisa menghadiri sidang kabinet pleno.

 

Selama masa jabatannya yang 9 tahun itu, terasa sekali “keberanian” kejaksaan agung dalam mengusut perkara-perkara kejahatan, politik dan korupsi. Profil kejaksaan amat disegani, dan ini tidak bisa dipisahkan dari Jaksa Agungnya : R. Soeprapto.

   

 

R.Soeprapto Bapak Kejaksaan RI

Masa Sekolah dan Dinas

Dinas di Pekalongan

Pengungsian di Jogyakarta

Zaman Parlementer

Sidang  Para Menteri & Jenderal

Mengakhiri Masa Jabatan

Da ftar Riwayat Pendidikan dan Pekerjaan

Lambang Keberanian , Kecerdasan & Ketelitian



Kantor Pemasaran Buku 

Mengadili Menteri Memeriksa Perwira

Wijaya Graha Puri ,Blok A 3-4

Jl. Wijaya II ,Jakarta 12160 - Indonesia

Phone: +6221-7262762

Fax:+6221-72797569

email : info@rsoeprapto.com



Redaksi
Gramedia Pustaka Utama
Foto R.Soeprapto

 

 

Copyright © 1999-2001 Daksa-Studio Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Tidak diperkenankan mereproduksi seluruh maupun sebagian tampilan dan/atau isinya
dalam bentuk maupun media apapun tanpa ijin tertulis dari
Daksa-Studio